Definisi, Tujuan, dan Fungsi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, hal ini merupakan implementasi dari adanya otonomi daerah yang mengurus seluruh pengelolaan keuangan menggunakan sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai bentuk upaya dalam pemberdayaan daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam pengelolaan skala besar keuangan negara dan daerah, tentu saja pemerintah memerlukan sistem akuntansi keuangan daerah dalam melakukan pengelolaan dana dan transaksi dengan skala besar dan beragam.

Oleh karena itu, software akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan software akuntansi untuk pengelolaan anggaran daerah dan pelaporan keuangan yang lebih terukur, pemerintah daerah dapat menghitung budget atau anggaran secara optimal.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 merupakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan yang akurat di lingkungan organisasi pemerintahan daerah.

Lalu, berdasarkan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Sedangkan, menurut Abdul Halim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Salemba Empat mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta laporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai pengertian SAPD, bahwa SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Selain itu, pemerintah daerah perlu memilih vendor Software Akuntansi supaya laporan keuangannya dapat diproses secara real-time dengan akurat.

Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah tentu memiliki sistem akuntansi yang berguna untuk memudahkan pengelolaan keuangan pemerintah hingga maksimal. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) memiliki beberapa tujuan, berikut penjelasan masing-masing tujuan tersebut:

1. Manajerial

Akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Informasi tersebut dapat menjadi rekam jejak dari sistem manajerial akuntansi yang berlaku.

2. Akuntabilitas

Kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah pemerintahan merupakan pengertian dari akuntabilitas. Memberikan informasi keuangan yang lengkap cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, berguna bagi pihak yang bertanggungjawab dan berkaitan dengan operasi unit- unit pemerintah.

Sehingga tujuan akuntabilitas ini mengharuskan tiap pegawai atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan atas laporan keuangannya. Semua komponen dan pihak di pemerintahan harus mengetahui bagaimana dana dan wewenang itu berproses.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Hal ini untuk menghindari adanya penggunaan anggaran di luar rencana belanja, dan dapat mengefisienkan penggunaan anggaran. Serta menjadikan anggaran tidak terbuang secara sia-sia.

Fungsi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan informasi keuangan yang tersedia, institusi atau pegawai yang mengelola keuangan dapat menggunakan SAP yang berfungsi untuk:

• SAP berfungsi menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan K/L/PD, yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
• Sistem akuntansi pemerintahan dapat berfungsi menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan keuangan K/L/PD secara efisien.
• SAP dapat berfungsi untuk menyediakan informasi terpecaya tentang posisi keuangan K/L/PD secara keseluruhan.
• Sistem akuntansi pemerintahan dapat berfungsi menjaga aset K/L/PD melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi umum.

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan teknologi sudah menjadi hal yang wajar bagi semua aspek kehidupan, terutama dalam hal pemerintahan yaitu perlunya software akuntansi.

Perubahan terjadi saat era reformasi pada pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar pada pengelolaan anggaran.

Paradigma ini menuntut lebih besarnya akuntabilitas adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memerlukan alat untuk mengelolanya yaitu software akuntansi.

Dalam pengelolaan keuangannya pemerintah daerah dapat mencapai efektivitas apabila penyelesaian kegiatan/proyek pemerintah tepat pada waktunya dan batas anggaran yang tersedia. Dengan kata lain telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang terencana sebelumnya. Maka efektivitas keuangan akan maksimal jika telah memenuhi beberapa poin di bawah ini :

• Penyelesaian kegiatan tepat waktu
• Penyelesaian kegiatan sesuai batas anggaran tersedia
• Pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana
• Jika menyimpang dari rencana tapi memberi dampak menguntungkan bagi pihak penerima sasaran manfaat maka poin tersebut efektif.

Baca juga: 5 Fitur Aplikasi Akuntansi yang Paling Banyak Dicari Perusahaan

Kesimpulan

Perencanaan yang baik terdukung oleh informasi yang memadai dan baik pula. Maka kesimpulannya SAPD dapat menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Informasi SAPD berguna untuk pengambilan keputusan, tindakan, dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan daerah. 

Menggunakan Software Akuntansi dapat menjadi solusi terbaik untuk menjawab semua kegelisahan dan kekhawatiran anda, dengan beberapa keunggulan dan fitur terlengkap yang dimiliki dapat meningkatkan efisiensi sistem akuntansi pemerintah daerah.

Pertanyaan Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

• Apa tujuan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah?

  Tujuan utama SAPD adalah menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

• Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SAPD?

  Pelaksanaan SAPD menjadi tanggung jawab kepala daerah dan perangkat daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta unit akuntansi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

• Apa manfaat penggunaan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis digital?

  Manfaat utama meliputi peningkatan akurasi pencatatan, percepatan penyusunan laporan keuangan, kemudahan konsolidasi data antar OPD, serta peningkatan transparansi dan pengendalian internal.