BerandaProductsAccountingAkuntansi Pemerintahan: Pengertian, Tujuan, Hingga Syarat Penerapannya

Akuntansi Pemerintahan: Pengertian, Tujuan, Hingga Syarat Penerapannya

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah, informasi mengenai keuangan negara harus relevan dan tercatat dengan baik. Sistem pencatatan dan pembukuan tersebut dikenal dengan istilah akuntansi pemerintahan. Adanya sistem pencatatan keuangan tersebut mendasari terciptanya standar dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak terkait mulai dari DPR, BPK, hingga masyarakat. Jika akuntansi pemerintah tidak berjalan dengan baik, maka keuangan negara tidak akan terkontrol dan tidak proporsional antara pengeluaran dan penghasilannya sehingga membutuhkan sistem untuk mengatur keuangan. Untuk mengontrol keuangan, akuntan dapat menggunakan bantuan software akuntansi terbaik agar proses pencatatan dan pembukuan berjalan dengan cepat.

Download Sekarang: Kalkulasi Skema Harga Software Akuntansi HashMicro

akuntansi pemerintahan

Guna memahami lebih jauh mengenai akuntansi pemerintah mulai dari pengertian, standar, hingga syarat penerapan akuntansi pemerintah, Anda dapat membaca artikel berikut ini. 

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah sebuah aplikasi untuk mencatat keuangan negara oleh unit kerja tertentu. Salah satu ruang lingkup yang termuat dalam pencatatan pembukuan jenis ini yaitu catatan pelaksanaan anggaran milik seluruh unit pemerintah. 

Kemudian, Bachtiar Arif dkk (2002) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai aktivitas pemberian jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. 

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka secara garis besar akuntansi pemerintahan adalah suatu unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial negara yang dapat menentukan kebijakan ekonomi pada suatu negara. 

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi untuk menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah. Adapun jenisnya terbagi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 

Kemudian, menurut Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pokok dalam suatu negara yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta, Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk memudahkan membuat laporan keuangan pokok, gunakan software akuntansi terlengkap untuk mengotomatisasi segala jenis pengeluaran dan pemasukan sehingga tercatat dengan jelas. Apabila Anda tertarik menggunakan software, lihat skema harga software akuntansi di sini

Baca juga: Manfaat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Basis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat beberapa basis penerapan. Beberapa basis penerapan tersebut yaitu meliputi:

1. SAP berbasis kas 

Salah satu basis akuntansi pada laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas yang berguna untuk melakukan pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penggunaan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran memiliki arti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening KAs Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. 

2. SAP berbasis akrual 

SAP berbasis akrual merupakan SAP yang mengakui adanya pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Selain itu, SAP berbasis akrual juga mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang terdapat dalam APBN/APBD. 

Penerapan SAP berbasis akrual di antaranya, yaitu pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi pada pusat atau daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, basis akrual untuk neraca selanjutnya berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dananya diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat terjadi suatu kondisi yang berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat uang kas dan setara kas diterima atau dibayar.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Dalam penerapannya, akuntansi pada pemerintahan dan akuntansi bisnis pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut merupakan tujuan dari adanya akuntansi pemerintahan:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas

Adanya akuntansi pemerintah bertujuan agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amanat konstitusi. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5), yang menjelaskan bahwa setiap pengelolaan keuangan negara harus memiliki laporan pertanggungjawaban sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran oleh pemerintah.

2. Manajerial

Akuntansi pada pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan dengan cara menyusun APBN dan strategi pembangunan lainnya guna melaksanakan kegiatan pembangunan pada suatu negara. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan pada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pencapaian tujuan.

3. Pengawasan (kontrol)

Keberadaan akuntansi pada pemerintahan memudahkan dalam pemeriksaan keuangan negara karena di dalamnya terdapat keterangan mengenai penggunaan anggaran negara. Dengan adanya pengawasan yang baik melalui akuntansi keuangan, maka penyalahgunaan anggaran dapat lebih minim terjadi. Permudahkan kontrol akuntansi pemerintahan dengan software akuntansi terunggul untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran.   

Baca juga: Mengenal Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Perbedaan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Konvensional

Organisasi bisnis dan pemerintahan memiliki struktur pembukuan yang berbeda yang kemudian berakibat pada praktek akuntansi dalam dua organisasi tersebut. Adapun beberapa perbedaannya yaitu sebagai berikut:

1. Laporan

Laporan keuangan

Pada akuntansi bisnis, laporan keuangannya yaitu terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Sedangkan, akuntansi pemerintahan tidak memiliki laporan laba rugi karena tidak berorientasi pada profit. 

Namun, terdapat laporan lain pada akuntansi pada pemerintahan yaitu laporan operasional dan laporan anggaran. Selain itu, terdapat beberapa istilah baru yang terdapat pada akuntansi pemerintah yaitu dana cadangan dan ekuitas dana. 

2. Pendapatan

Pendapatan pada akuntansi bisnis bersumber dari penjualan barang atau jasa. Sedangkan, pada akuntansi pemerintah pendapatan berasal dari peraturan yang berlaku salah satunya yaitu pajak masyarakat.

3. Standar akuntansi

Standar pada akuntansi bisnis bersumber dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan, pada akuntansi pemerintah standarnya berasal dari Standar Akuntansi Pemerintahan milik Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

4. Auditor

Dari sisi auditor, pihak yang berwenang untuk mengaudit pada akuntansi bisnis adalah akuntan publik. Sedangkan, pada akuntansi pemerintah yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

5. Kepemilikan

Laporan keuangan bisnis pada dasarnya ditujukan untuk pemilik atau pemegang saham perusahaan yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan perusahaan. Sedangkan, akuntansi pemerintah tidak terdapat kepemilikan dan lebih independen. 

Syarat-Syarat untuk Pemerintah dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintahan

Dalam menerapkan akuntansi pada pemerintahan yang tepat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Syarat-syarat tersebut meliputi:

  • Akuntansi pada pemerintahan dilakukan pada anggaran yang telah pemerintah dan badan legislatif negara setujui
  • Penerapan akuntansi pemerintah tidak boleh melanggar konstitusi negara 
  • Pemerintah harus melakukan perkiraan-perkiraan secara cepat dalam kondisi yang dapat mengganggu stabilitas keuangan negara
  • Sistem akuntansi pemerintah harus menyesuaikan dengan perubahan zaman

Baca juga: Software Akuntansi Indonesia Terlengkap untuk Pengelolaan Keuangan Bisnis Anda!

Kesimpulan 

Akuntansi pemerintahan adalah sistem pembukuan dan pencatatan dalam suatu negara. Pembukuan pada organisasi pemerintah dan bisnis memiliki perbedaan karena dalam pemerintahan tidak memiliki profit. Meskipun keduanya berbeda, namun dasar dari ilmunya tetaplah sama yaitu pencatatan. 

Akuntansi Pemerintahan

Tujuan utama dari sistem akuntansi dan laporan keuangan yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola keuangan organisasi. Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan tersebut dapat anda capai salah satunya melalui penggunaan software akuntansi terbaik milik HashMicro. Penggunaan software tersebut memungkinkan anda untuk dapat membuat laporan keuangan perusahaan Anda secara otomatis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Untuk informasi lebih lengkap, silakan hubungi kontak kami.

Unduh Sekarang: Skema Harga Software Akuntansi HashMicro

Tertarik Mendapatkan Tips Cerdas Untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis Anda?

Siti Amalia
Siti Amalia
A Creative Content Writer at HashMicro Indonesia

Coba Gratis Software HashMicro

Diskusikan kebutuhan bisnis Anda dengan konsultan ahli kami dan DAPATKAN DEMO GRATISNYA!

Ingin respon lebih cepat?

Hubungi kami lewat Whatsapp

Nadia

Nadia
Balasan dalam 1 menit

Novia
Ingin Demo Gratis?

Hubungi kami via WhatsApp, dan sampaikan kebutuhan perusahaan Anda dengan tim ahli kami
+6287888000015
×
Jadwalkan Demo Via WA