Sistem Akuntansi Pemerintah: Pengertian, Tujuan, dan Bedanya

Sistem akuntansi pemerintah merupakan suatu sistem yang melakukan pencatatan akuntansi dalam urusan pemerintahan mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Sistem akuntansi pemerintahan terbaik harus ada pada setiap negara. Karena sistem akuntansi terlengkap yang membuat keuangan dan aset negara tercatat dengan baik, tepat dan aman sehingga data termasuk valid. Sebaliknya, jika pencatatan akuntansi negara tidak dilakukan menggunakan sistem akuntansi terbaik, maka pendapatan dan pengeluaran negara tidak akan tercatat dengan benar, tepat dan proporsional. Dapatkan skema harga software Akuntansi terbaik untuk mempermudah pencatatan keuangan bisnis anda.

Maka dari itu, masyarakat atau warga negara perlu memahami sistem akuntansi pemerintah terutama yang bekerja di bidang pemerintahan. Berikut ini akan penjelasan lebih rinci terkait definisi sistem akuntansi pemerintah, tujuan dan perbedaanya dengan sistem akuntansi komersial.

Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah

Sistem akuntansi pemerintahan pada hakikatnya adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara (public finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

Sistem akuntansi adalah organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang terkoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan untuk manajemen guna memudahkan pengelolaan suatu organisasi, perusahaan atau instansi. Sedangkan akuntansi pemerintahan adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan untuk menjadi informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan. 

Dalam akuntansi pemerintahan, penggunaan data transaksi sangat penting untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba. Fungsi akuntansi pemerintahan biasanya lebih meneekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya. Karena fungsinya demikian, akuntansi pemerintahan kadang-kadang disebut juga sebagai akuntansi anggaran.

Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah adalah suatu unit jasa yang menggunakan catatan setiap aktivitas finansial negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan ekonomi di negara tersebut.

Tujuan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

Pemerintah menerapkan sistem akuntansi dengan beberapa tujuan yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan (controlling). Berikut ini penjelasan lebih rinci terkait ketiga  tujuan tersebut: 

Akuntabilitas

Sistem ini memiliki tujuan akuntabilitas yaitu untuk memenuhi berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal tersebut sesuai dengan amanat konstitusi yang tertera pada UUD 1945 Pasal 23 ayat 5 yang mengharuskan dalam setiap pengelolaan finansial negara harus ada laporan pertanggungjawabannya. Pemerintah juga harus menerima data-data keuangan karena sistem tersebut menjadi amanat konstitusi. Terkait hal ini, akuntansi keuangan adalah jaminan pembuatan laporan keuangan negara valid, tepat dan aman.

Manajerial

Tujuan sistem akuntansi pemerintah lainnya yaitu manajerial. Tujuan manajerial maksudnya adalah dengan penerapan akuntansi pemerintahan, segala kebijakan pemerintah dapat terkontrol dengan baik dan lancar. Karena dengan adanya anggaran terencana dan tercatat, maka setiap program pemerintah akan berjalan lancar sesuai rencana. Selain itu, dengan adanya sistem akuntansi pemerintah maka keluarnya anggaran finansial untuk pembelanjaan dapat ternilai apakah efektif dan efisien untuk masyarakat atau tidak. 

Pengawasan (Kontrol)

Tujuan sistem akuntansi pemerintah yang terakhir yaitu pengawasan. Tujuan pengawasan maksudnya adalah agar mempermudah pemeriksaan keuangan negara yang meliputi data keluar masuknya anggaran beserta jumlah anggaran yang terpakai. Manfaat dari tujuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh unit-unit kerja tertentu. 

Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintahan harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien oleh aparat pemeriksa seperti BPK-RI. Selain itu juga, data yang tersedia dalam sistem akuntansi pemerintah dapat bermnafaat sebagai pedoman membuat anggaran-anggaran berikutnya. Dengan tujuan pengawasan ini maka transparansi penggunaan dana secara valid akan tercatat pada sistem akuntansi yang pemerintah gunakan. 

Perbedaan Sistem Akuntansi Pemerintah dengan Akuntansi Komersial

Struktur pembukuan akuntansi pada pemerintahan dengan organisasi bisnis atau komersial berbeda. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktek akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut. Berikut ini beberapa perbedaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi komersial atau konvensional:

Laporan

Dari sisi laporan berupa jurnal, akuntansi pemerintahan ini tidak memiliki laporan laba rugi. Sedangkan akuntansi komersial didalamnya terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan arus kas. Walaupun akuntansi pemerintahan tidak memiliki laporan laba rugi akan tetapi akuntansi ini didalamnya terdapat laporan operasional dan laporan realisasi anggaran negara. Pada bagian neraca, akuntansi pemerintahan memiliki istilah baru seperti dana cadangan dan ekuitas dana. Hal tersebut karena laporan keuangan pemerintahan tidak berfokus pada profit atau laba. 

Pendapatan

Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang perusahaan atau organisasi terima dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak. Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Sumber pendapatan akuntansi pemerintahan ini berasal dari penetapan aturan hukum, misalnya pemberlakuan pajak. Sedangkan akuntansi komersial berasal dari penjualan barang dan jasa yang perusahaan jual. 

Standar Akuntansi Pemerintah yang Berbeda

Standar akuntansi pemerintahan berbeda dengan standar akuntansi komersial. Akuntansi pemerintahan memiliki standar akuntansi berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terbuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang terdiri dari para pakar baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan serta teratur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia membuat akuntansi komersial berstandar pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Auditor

Auditor merupakan sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi. Tugas seorang auditor adalah memeriksa catatan akuntansi guna menguji kebenaran dari catatan tersebut. Pada akuntansi pemerintahan pihak yang bertugas mengaudit dalam akuntansi pemerintahan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan dalam akuntansi komersial pihak yang mengaudit yaitu akuntan publik.

Kepemilikan

Dalam akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan individual seperti akuntansi komersial tidak ada sehingga bersifat independen dan tidak ada pencatatan berupa modal saham. Sedangkan para pemilik organisasi atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuanganya membuat sebuah akuntansi komersial. Sifat kepemilikannya pun banyak dan berlaku bagi mereka yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Pemegang tanda kepemilikan pada akuntansi komersial memiliki beberapa hak yaitu dapat menjual, atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut dengan pihak lain.  

Baca juga: 5 Program ERP Terbaik di Indonesia 

Kesimpulan

Sistem akuntansi pemerintah adalah suatu unit jasa yang digunakan untuk mencatat setiap aktivitas finansial negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang bisa dipergunakan untuk mengambil suatu kebijakan ekonomi di negara tersebut. Pemerintah menerapkan sistem akuntansi untuk mencapai tujuan akuntabilitas, manajerial dan pengawasan. Sistem akuntansi pemerintah berbeda dengan komersial karena pada dasarnya kedua hal tersebut memiliki tujuan yang berbeda dimana di bidang pemerintahan tidak mengutamakan keuntungan sehingga hanya terdapat laporan operasional dan laporan realisasi anggaran negara di dalamnya. Sedangkan akuntansi komersial mengutamakan keuntungan sehingga di dalamnya terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan arus modal dan kas. 

Untuk bisa mengelola akuntansi pemerintahan maupun komersial dengan efektif dan efisien gunakan sistem akuntansi terbaik di Indonesia. Anda dapat mengotomatiskan pengelolaan arus kas, pembuatan laporan keuangan, rekonsiliasi bank, jurnal penyesuaian, pembuatan faktur, dan lain-lainnya. Download skema perhitungan harga software Akuntansi terbaik untuk mempermudah pencatatan keuangan bisnis Anda.