Subsidi Gaji Untuk Pegawai Swasta, Begini Syarat dan Pengajuannya

Dias Marendra
subsidi gaji

Di saat ini, pemerintah sedang menyiapkan bantuan khusus untuk pegawai swasta dalam bentuk subsidi gaji. Besaran subsidi yang bakalan diterima oleh pegawai non-PNS ini sebesar Rp. 600.000 rupiah nantinya. Hal ini adalah sebuah kabar gembira bagi segenap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Sayangnya, tidak semua pegawai swasta berhak mendapatkan bantuan ini. Ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi sang pegawai swasta untuk bisa menerima bantuan. Lalu, bagaimana pula cara mengajukannya? Simak lengkapnya di artikel berikut ini.

Syarat penerima subsidi gaji

Secara total, ada enam syarat yang harus dipenuhi sang pegawai untuk menerima bantuan, yakni:

  1. Merupakan warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  2. Terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif dan dapat dibuktikan dengan kartu keanggotaan
  3. Gaji penerima subsidi tidak melebihi Rp. 5.000.000 per bulannya dan dapat dibuktikan dengan iuran BPJS Kesehatan
  4. Merupakan pegawai swasta atau buruh penerima upah/honorer
  5. Bukan merupakan peserta penerima manfaat program kartu prakerja
  6. Memiliki rekening bank yang aktif

Cara pengajuan subsidi gaji

HRD memiliki peranan yang penting dalam proses pengajuan bantuan ini. HRD di setiap perusahaan hanya perlu mengirimkan data atau laporan siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut ke pihak BPJS Ketenagakerjaan. Data yang dikumpulkan meliputi data pribadi serta nomor rekening peserta.

Pengumpulan data dan pembuatan laporan ini akan berjalan lebih mudah dan cepat dengan bantuan sistem HRM. Data tersebut nantinya akan dikirimkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan diproses oleh pemerintah. Buat karyawan yang ingin mencari tahu apakah dirinya berhak mendapatkan bantuan subsidi, bisa tanyakan ke pihak HRD di perusahaan masing-masing.

Bantuan akan disalurkan melalui Bank BUMN Himbara

Dana bantuan ini nantinya akan disalurkan dalam kurun waktu empat bulan. Pemerintah akan menyalurkan subsidi gaji ini dua bulan sekali. Jadi, penerima bantuan akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 1.2 juta setiap dua bulan sekali.

Karyawan tak perlu bertanya ke pihak HRD seputar pencairan dana bantuan tersebut karena subsidi gaji akan dikirimkan langsung ke rekening karyawan bersangkutan. Dana tersebut akan disalurkan melalui bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Kesimpulan

Pemerintah menyalurkan dana subsidi gaji ini untuk menaikkan daya beli masyarakat dan mendorong roda ekonomi kembali berputar. Banyaknya karyawan yang mendapatkan pemotongan gaji memaksa mereka untuk mengurangi pengeluaran agar bisa bertahan hidup semasa pandemi.

Dengan adanya bantuan, semoga karyawan yang mendapatkannya bisa membeli kebutuhan bulanan yang sifatnya penting atau mendesak. Dengan demikian perekonomian bisa kembali bergerak dan menyelamatkan kita semua dari jurang resesi.

Dapatkan

Konsultasi Software ERP

GRATIS via WhatsApp

related articles