BerandaQuick ReadsNPWP: Pengertian dan Persyaratannya Bagi Pribadi dan Badan Usaha di Indonesia

NPWP: Pengertian dan Persyaratannya Bagi Pribadi dan Badan Usaha di Indonesia

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. 

NPWP sendiri merupakan kewajiban pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif, yang telah diatur dalam Undang Undang dan Peraturan Perpajakan. Jika Anda telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan self assessment berarti Anda merupakan Wajib Pajak. 

Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan Wajib Pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakkan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP. 

 

Nomor Pokok Wajib Pajak

Sumber: HiPajak

Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka, 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi. 

 

Persyaratan NPWP Bagi Badan Usaha 

1. Badan usaha berorientasi laba (Profit-Oriented)

Badan usaha berorientasi laba adalah suatu bentuk usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan melalui operasinya.

Berikut ini merupakan syarat membuatnya bagi badan usaha ini: 

  • Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi wajib pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing.
  • Dokumen identitas diri salah satu petugas usaha untuk WNI berupa fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP. Sedangkan untuk WNA berupa fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP.
  • Surat pernyataan yang bermaterai dari salah satu petugas pengurus wajib pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha dan lokasi usaha beroperasi.

 

2. Badan usaha tidak berorientasi laba (Non Profit Oriented) 

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). 

Berbeda dengan usaha berorientasi pada laba, badan usaha non-profit tidak memerlukan akta pendirian usaha.

Berikut ini merupakan syarat membuat NPWP bagi badan usaha ini:

  • Dokumen identitas diri salah satu petugas usaha yang mana untuk WNI berupa fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP. Sedangkan untuk WNA berupa fotokopi paspor dan fotokopi kartu NPWP (dalam hal ini WNA bersangkutan harus sudah terdaftar sebagai wajib pajak).
  • Surat pernyataan yang bermaterai dari salah satu petugas pengurus wajib pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan di tempat atau lokasi dimana usaha beroperasi.

3.  Badan usaha operasi kerjasama (Joint Operation) 

Badan usaha yang berbentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam waktu tertentu.

Bagi wajib pajak badan yang usahanya berbentuk operasi kerjasama, membutuhkan syarat dokumen sebagai berikut;

  • Fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama.
  • Fotokopi kartu NPWP masing-masing perwakilan anggota usaha yang bekerja sama.
  • Dokumen identitas diri salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerjasama operasi. Untuk WNI berupa fotokopi KTP dan kartu NPWP. Sedangkan WNA berupa fotokopi paspor dan kartu NPWP.
  • Surat pernyataan yang bermaterai dari salah satu petugas pengurus wajib pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan di tempat atau lokasi dimana usaha beroperasi.

Baca juga:  Bagaimana Peran Cloud HRM bagi Manajemen SDM? 

 

Bagaimana Membuat NPWP ? 

Cara membuat NPWP terbilang cukup mudah, sekarang ini pembuatan NPWP bisa dilakukan secara offline maupun online. Jika Anda ingin membuat NPWP secara offline langsung saja kunjungi kantor pajak, sedangkan online Anda hanya perlu mengunjungi website pajak yaitu https://ereg.pajak.go.id/login lalu ikuti langkah-langkah yang tersedia. 

NPWP untuk karyawan atau pekerja 

Syarat yang harus terpenuhi ialah memiliki identitas diri. Syarat untuk karyawan yang berstatus Warga Negara Indonesia atau WNI maupun karyawan yang berstatus Warga Negara Asing atau WNA juga sama. 

  • WNI: Fotokopi e-KTP, Surat Keterangan Kerja (jika ada), Surat Keputusan Kepegawaian (jika PNS)
  • WNA: Fotokopi Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)

Ada beberapa cara untuk mendapatkan NPWP Pribadi bagi karyawan. Pertama, pendaftaraan NPWP bisa dilakukan secara kolektif oleh perusahaan dengan syarat  perusahaan harus membuat daftar nominatif karyawan untuk diajukan pembuatan NPWP-nya dengan melengkapi fotokopi KTP atau identitas karyawan. Kedua, mendaftarkan NPWP Pekerja oleh karyawan sendiri. Pendaftaran NPWP Pribadi bisa dilakukan secara online. 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat NPWP Pribadi untuk karyawan/PNS secara online: 

  • Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang ingin memiliki nomor NPWP, harus  mengisi Formulir Pendaftaran dan melengkapi dokumen, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
  • Sedangkan jika pemohon adalah WNA, maka harus melampirkan fotokopi Paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Semua dokumen persyaratan pembuatan dalam bentuk elektronik dengan cara scan atau foto untuk pengajuan NPWP secara online. 

 

NPWP untuk pengusaha atau pekerja bebas

Berikut dokumen-dokumen yang harus terlampir untuk pendaftaran bagi pengusaha atau pekerja bebas: 

  • Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan Warga Negara Asing (WNA) fotokopi KITAS atau KITAP. 
  • Fotokopi dokumen kegiatan usaha dari instansi berwenang, dan Surat Keterangan Tempat Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dari Lurah atau Kepala Desa 
  • Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

NPWP untuk wanita menikah 

Jika wanita berstatus menikah dan memilih untuk melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan memilih untuk melakukan hak dan kewajiban secara terpisah, maka membutuhkan dokumen sebagai berikut: 

  • Identitas perpajakan suami 
  • Buku nikah atau Kartu Keluarga (KK) 
  • Dokumen yang menyatakan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan istri yang terpisah dari suami
  • Surat pernyataan bermaterai yang berisi jenis dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak apabila istri berwirausaha atau sebagai pekerjaan bebas. 

Jika wanita yang telah menikah tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan, maka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya tergabung dengan suami. Dengan begitu, Wajib Pajak wanita yang sudah menikah, tak perlu untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak lagi. 

 

Kesimpulan 

Nomor pajak tesebut bersifat opsional namun sebenarnya memiliki peranan penting untuk mempermudah karyawan di perusahaan Anda. Oleh karena itu ada baiknya sebagai HR Manager, Anda melakukan persiapan agar karyawan mengetahui pentingnya Nomor Pokok Wajib Pajak pribadi.

HashMicro adalah perusahaan penyedia HRM Software terbaik untuk perusahaan. Otomatiskan tugas HR dan administrasi karyawan Anda. Mulai dari hitung gaji dan PPh 21 hingga pengurusan NPWP, kelola cuti dan daftar kehadiran, proses reimbursement, dan kegiatan operasional lainnya dengan HR Software dan aplikasi payroll terlengkap untuk enterprise di Indonesia.

Tertarik Mendapatkan Tips Cerdas Untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis Anda?

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

spot_img

Butuh Software untuk Bisnis Anda?

Konsultasikan kebutuhan Anda dengan mengisi form ini dan dapatkan demo GRATIS!

Novia

Novia
Balasan dalam 1 menit

Novia
Butuh Bantuan?

Hubungi tim ahli kami untuk konsultasi gratis melalui WhatsApp.
+6287888000015
×
Butuh Bantuan?