BerandaProductsHRM/PayrollMemahami Apa itu Omnibus Law yang Menghasilkan UU Cipta Kerja

Memahami Apa itu Omnibus Law yang Menghasilkan UU Cipta Kerja

Pada tanggal 2 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja merupakan hasil revisi dari banyak peraturan sekaligus, salah satunya adalah UU Ketenagakerjaan, menggunakan teknik omnibus law. Sejak perancangan, UU ini menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Bahkan hingga saat ini, masih banyak unjuk rasa dalam rangka menolak undang-undang tersebut.

Untuk memahami apa itu omnibus law serta mempelajari isi UU Cipta Kerja dan dampaknya, simak penjelasan di bawah ini yang berasal dari berbagai sumber.

Omnibus Law CTA

Pengertian Omnibus Law

Istilah “omnibus” berasal dari bahasa Latin dengan arti “untuk segalanya”. Secara garis besar, omnibus law adalah teknik yang mengamandemen, memangkas, dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain untuk menghasilkan suatu undang-undang yang membahas berbagai macam topik berbeda, tetapi badan legislatif memprosesnya sebagai satu dokumen. Omnibus law memiliki nama lain undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus.

Latar Belakang Pembentukan UU Cipta Kerja Menggunakan Omnibus Law

Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencananya mengenai perumusan omnibus law bersama DPR. Ia menyebutkan ada dua undang-undang yang akan tercakup di dalamnya, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Pada Februari 2020, pemerintah Indonesia mengajukan omnibus law ke DPR dengan target musyawarah yang selesai dalam tempo 100 hari. Draf RUU mendapat kritik dari elemen media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak-hak sipil rakyat. Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mendukung RUU ini.

Setelah merevisi beberapa pasal, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, tiga hari lebih cepat dari tanggal pengesahan yang telah terjadwalkan sebelumnya. Pengesahan RUU juga terlaksana sebelum hari unjuk rasa selanjutnya oleh serikat pekerja. Beberapa jam sebelum pengesahan, 35 perusahaan investasi mengirim surat yang memperingatkan pemerintah tentang konsekuensi berbahaya dari RUU tersebut bagi lingkungan. Namun, pemerintah tidak menggubris protes dan peringatan dari berbagai pihak. Rancangan tersebut pun resmi berlaku sejak 2 November 2020.

Baca juga: Mengenal Regulasi, Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya dalam Dunia Bisnis

Isi Perubahan Omnibus Law terhadap UU Cipta Kerja

Dengan teknik omnibus law, sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal disederhanakan menjadi 174 pasal yang mencakup 11 klaster, yaitu:

  • Penyederhanaan perizinan
  • Persyaratan investasi
  • Ketenagakerjaan
  • Pengadaan lahan
  • Kemudahan berusaha
  • Dukungan riset dan inovasi
  • Administrasi pemerintahan
  • Pengenaan sanksi
  • Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK
  • Investasi dan proyek pemerintah
  • Kawasan ekonomi

Anda dapat mengunduh dokumen lengkap UU Cipta Kerja di sini.

Perbandingan Perubahan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan setelah Omnibus Law

Salah satu peraturan yang mengalami perubahan adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dikutip dari BeritaSatu dan Kompas, berikut adalah beberapa perbandingan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan:

1. Waktu istirahat dan cuti

Dalam UU Ketenagakerjaan, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu dan 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut di perusahaan yang sama berhak atas istirahat panjang masing-masing 1 bulan di tahun ketujuh dan tahun kedelapan. Perempuan memiliki beberapa hak, antara lain libur saat haid hari pertama dan kedua, cuti hamil-melahirkan, dan menyusui selama waktu kerja. Pengusaha memberi kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya.

Sementara itu, dalam UU Cipta Kerja, hanya tercantum aturan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Tidak ada aturan tentang istirahat panjang sehingga perusahaan memiliki kebebasan untuk mengaturnya sesuai perjanjian kerja. Perempuan tidak mendapat hak cuti haid, sedangkan hak cuti hamil-melahirkan dan menyusui tidak tertera. Cuti ibadah juga tidak ada, hanya tercantum jatah cuti tahunan minimal 12 hari kerja.

2. Upah

omnibus law
Sumber: justworks.com

UU Ketenagakerjaan tidak mengatur upah satuan hasil dan waktu serta bonus untuk pekerja/buruh. Setiap wilayah berhak untuk menetapkan kebijakan upah minimum, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sektoral. Rumus penentuan upah minimum adalah sebagai berikut:

UMn = UMt + {UMt x (Inflasi + % ∆ PDBt)}

Keterangan:

  • UMn: upah minimum yang ditetapkan
  • UMt: upah minimum tahun berjalan
  • Inflasi periodenya setahun
  • ∆ PDBt: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan

UU Cipta Kerja mengatur upah satuan hasil dan waktu. Upah satuan waktu ditetapkan berdasarkan satuan waktu, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Sementara itu, upah satuan hasil ditetapkan berdasarkan hasil dari pekerjaan yang telah disepakati. UU ini meniadakan upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Perusahaan memberikan bonus atau penghargaan lainnya bagi pekerja sesuai dengan masa kerjanya. Bonus tertinggi senilai 5 kali upah pekerja yang telah bekerja selama 12 tahun atau lebih. Terakhir, upah minimum ditentukan dengan menghitung upah minimum tahun berjalan ditambah komponen pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah (kabupaten/kota).

3. Pesangon

Dalam UU Ketenagakerjaan, tertera bahwa perusahaan harus membayar pesangon kepada pekerja/buruh sebanyak 32 kali upah. Namun, dalam UU Cipta Kerja, nilai pesangon turun menjadi 25 kali upah. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, alasan penurunan jumlah pesangon ini adalah hanya 7 persen perusahaan yang mengikuti ketentuan tersebut sehingga peraturannya tidak implementatif. Untuk memahami ketentuan pesangon secara lebih dalam, Anda bisa membaca artikel ini.

4. Jaminan sosial

Dikutip dari Detik, UU Cipta Kerja menghapus dua pasal dari UU Ketenagakerjaan, yaitu:

  • Pasal 167 ayat 5

Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4.

  • Pasal 184

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat 5, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

UU Cipta Kerja juga menambahkan jaminan kehilangan pekerjaan sebagai hasil revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

5. Pemutusan hubungan kerja (PHK)

Seperti yang tercantum dalam UU Ketenagakerjaan, ada sembilan alasan perusahaan boleh melakukan PHK, yaitu:

  • Pekerja/buruh mengundurkan diri
  • Pekerja/buruh melanggar perjanjian kerja
  • Perusahaan bangkrut
  • Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat
  • Perusahaan tutup karena merugi
  • Pekerja/buruh memasuki usia pensiun
  • Perubahan status perusahaan
  • Pekerja/buruh meninggal dunia
  • Pekerja/buruh mangkir

UU Cipta Kerja memasukkan lima poin tambahan, yaitu:

  • Perusahaan melakukan efisiensi
  • Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan
  • Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan
  • Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
  • Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh

6. Status kerja

Pasal 59 UU Ketenagakerjaan mengatur waktu maksimal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah 2 tahun, kemudian perpanjangan kembali dapat berlaku dalam waktu 1 tahun setelahnya. Namun, aturan tersebut tidak ada dalam UU Cipta Kerja.

7. Jam kerja

Dalam UU Ketenagakerjaan, waktu kerja lembur maksimal hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Sementara itu dalam UU Cipta Kerja, waktu kerja lembur menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu.

8. Outsourcing (alih daya)

Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan yang membatasi penggunaan outsourcing. Selain itu, outsourcing hanya boleh untuk tenaga kerja di luar usaha pokok. UU Cipta Kerja membuka kemungkinan bagi lembaga outsourcing untuk mempekerjakan sumber daya manusia, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu, untuk melakukan berbagai macam tugas.

Artikel terkait: Outsourcing: Pengertian, Sistem, Jenis, dan Manfaatnya

9. Tenaga kerja asing

Sesuai yang tertera dalam UU Ketenagakerjaan, tenaga kerja asing (TKA) wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat terkait. Izin tersebut adalah visa tinggal terbatas (VITAS), rencana penggunaan TKA (RPTKA), dan izin menggunakan TKA. Selain itu, Kemudahan izin tertulis hanya berlaku untuk pegawai diplomatik dan konsuler. Ada juga aturan detail mengenai RPTKA, larangan TKA untuk menduduki jabatan yang mengurus personalia, ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi, serta kewajiban memulangkan TKA ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Namun, di UU Cipta Kerja, TKA hanya perlu memiliki RPTKA dan boleh untuk menduduki jabatan personalia. Kemudahan izin tertulis juga diberikan untuk sejumlah posisi yang tidak perlu memiliki RPTKA, seperti direksi, komisaris, atau pemegang saham. Detail RPTKA, ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi, serta kewajiban memulangkan TKA juga dihapus.

Kesimpulan

Undang-Undang Cipta Kerja baru berjalan efektif selama satu tahun. Oleh karena itu, butuh waktu beberapa bulan untuk melihat dampak nyatanya di berbagai bidang, di antaranya adalah ketenagakerjaan dan perekonomian.

Adanya perubahan-perubahan akibat UU Cipta Kerja membuat Anda dan perusahaan harus beradaptasi dengan aturan baru tersebut. Penyesuaian ini dapat menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi. HashMicro menyediakan software ERP dengan berbagai modul yang bermanfaat untuk berbagai kebutuhan. Anda dapat menghitung gaji dengan mudah menggunakan Software Akuntansi, memantau waktu kerja karyawan dengan Timesheet Management Software, serta mengurus BPJS, rekrutmen, dan PHK dengan Software HRM.

omnibus law

Tertarik Mendapatkan Tips Cerdas Untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis Anda?

Viandita Shaquina Arlan
Viandita Shaquina Arlan
A learner who is passionate about exploring new things and meeting new people. Currently working as Junior Content Writer at HashMicro.

Coba Gratis Software HashMicro

Diskusikan kebutuhan bisnis Anda dengan konsultan ahli kami dan DAPATKAN DEMO GRATISNYA!

Ingin respon lebih cepat?

Hubungi kami lewat Whatsapp

Nadia

Nadia
Balasan dalam 1 menit

Novia
Ingin Demo Gratis?

Hubungi kami via WhatsApp, dan sampaikan kebutuhan perusahaan Anda dengan tim ahli kami
+6287888000015
×
Jadwalkan Demo Via WA