01.
Apa itu HashMicro
02.
ERP itu cocok untuk perusahaan seperti apa
03.
Kenali Produk HashMicro
04.
Keunggulan HashMicro
05.
Proses Implementasi
06.
Apakah demo nya gratis?
0:00 / 0:00
BerandaProductsHRM/PayrollDPP: Jenis dan Tips Perhitungannya yang Benar

DPP: Jenis dan Tips Perhitungannya yang Benar

DPP adalah singkatan dari dasar pengenaan pajak. Sebagaimana kepanjangannya, DPP digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak. Maka dari itu, pemahaman terkait DPP sangat penting sekali terutama bagi seorang warga negara. Yang mana setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Download Skema Harga Software HRIS dan Payroll

Download Sekarang

Sebelum membayar pajak, Anda harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian DPP, jenis DPP dan cara menghitung DPP agar Anda tidak kesulitan untuk menghitung pajak yang harus Anda bayarkan.

DPP adalah

Pengertian DPP 

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah akumulasi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan menteri keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Komponen dari pajak terutang sendiri meliputi PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25/29 perseorangan maupun badan, PPh 26, PPh 15, dan PPh pasal 4 ayat 2. Perhitungan DPP ini mengacu pada penggunaan nilai tertentu yang bertujuan untuk menghitung besaran pajak yang mengharuskan pemungutan atau pajak terutang. Dengan begitu, akan diperoleh tarif pajak yang nantinya akan menghasilkan pajak terutang.

Baca juga: Perbedaan Software Payroll dan Software HRIS yang Harus Anda Ketahui

Jenis Dasar Pengenaan Pajak

DPP adalah

Dasar pengenaan pajak berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah pajak perusahaan atau perorangan bredasarkan akumulasi nilai jual dan penghasilan. Hal ini berfungsi untuk memberikan pajak yang sesuai berdasarkan aturan menteri keuangan. Oleh karena itu, berikut ini jenis-jenis DPP yang kegunaannya untuk menghitung besaran pajak terutang:

1. Harga Jual

Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang terpungut atau yang pelaku pemungutannya adalah seorang penjual karena penyerapan suatu Barang Kena Pajak (BKP) atau JKP (Jasa Kena Pajak). Pada jenis harga jual ini merupakan nilai uang untuk setiap biaya yang diminta oleh penjual karena sudah menyerap BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak). Tetapi, DPP ini tidak termasuk ke dalam nilai yang sudah ditetapkan pada PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut menurut Undang-Undang PPN serta tidak termasuk pada nilai potongan harga yang ada pada faktur pajak. Jadi, harga jual ini tidak bisa menjadi dasar dalam pengenaan tarif PPN, bila BKP dan juga JKP sudah tertera pada UU PPN.

Download Skema Harga Software HRIS dan Payroll

Download Sekarang

2. Penggantian

Penggantian merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Merupakan nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk dengan tambahan pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mana pengambilannya tertera pada Undang-Undang PPN.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor merupakan DPP yang dapat terlihat pada nilai uang berdasarkan seluruh biaya yang pelaku pengambilannya oleh pihak eksportir. Penetapan nilai ekspor tidak termasuk ke dalam PPN yang pemungutannya tertera pada UU PPN.

5. Nilai Lain

Nilai-nilai lain pada dasar pengenaan pajak adalah semua nilai yang dapat menjadi suatu nilai uang yang penggunaanya sebagai Dasar Pengenaan Pajak khususnya untuk menyerahkan BKP atau JKP. Secara umum DPP nilai lain ini diatur dalam Pasal 8A ayat (2) UU PPN, yang ketentuan detail pelaksanaannya ditetapkan melalui PMK No. 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No. 75/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. 

Baca juga: Unsur-Unsur Pajak yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Membayarnya!

Cara Menghitung DPP

Setelah mengetahui pengertian DPP dan jenis-jenisnya, berikut ini akan membahas tentang cara menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPN yang terutang saat melakukan pembayaran atau transaksi BKP atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta cara menghitung DPP untuk PPh. Perhatikan contoh kasus berikut ini!

  • Contoh Cara Menghitung DPP PPN

Bu Alvi menjual seperangkat alat mesin pengaduk roti dengan harga Rp. 10.000.000 dan tidak memasukkan nilai PPN pada harga tersebut kepada PT. Makmur Raya.

Jumlah DPP pada penjualan tersebut yaitu sebesar Rp. 8.000.000. Jadi untuk menghitung jumlah yang harus PT. Makmur Raya bayarkan dapat menggunakan cara berikut ini.

  • DPP + (10% × DPP)
  • Rp. 8.000.000 + (10% × Rp. 8.000.000)
  • Rp. 8.000.000 + Rp. 800.000
  • Rp. 8.800.000

Jadi besaran DPP yang harus PT. Makmur Raya bayarkan adalah Rp. 8.800.000

  • Contoh Cara Menghitung DPP PPh

Bu Alvi seorang karyawan tetap di perusahaan teknologi dan belum menikah. Setiap bulannya, ia mendapatkan gaji sebesar Rp. 10.000.000 per bulan dengan biaya jabatan 5%. Bu Alvi mulai terhitung bekerja dari bulan Januari hingga Desember 2021. Maka untuk menghitung DPP untuk PPh adalah sebagai berikut.

  • Gaji 1 tahun = 12 × Rp. 10.000.000 = Rp. 120.000.000
  • Biaya Jabatan = 5% × Rp. 120.000.000 = Rp. 6.000.000
  • Penghasilan Neto = Rp. 120.000.000 – Rp. 6.000.000 = Rp. 114.000.000

Jika Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status belum menikah dan besar tanggungan sebesar Rp. 54.000.000, maka:

  • Dasar pengenaan pajak untuk PPh 21 = Penghasilan Netto – Penghasilan tidak kena pajak
  • Dasar pengenaan pajak untuk PPh 21 = Rp. 114.000.000 – Rp. 54.000.000 = Rp. 60.000.000

Sehingga, besaran DPP untuk PPh pada kasus ini yaitu berjumlah Rp. 60.000.000.

Baca juga: PTKP Adalah| Pengertian, Status, dan Cara Menghitungnya

Download Skema Harga Software HRIS dan Payroll

Download Sekarang

Kesimpulan

DPP adalah singkatan dari Dasar Pengenaan Pajak, yang mana dengan mengetahui DPP maka Anda akan lebih mudah untuk menghitung pembayaran pajak yang harus Anda bayarkan baik itu PPN maupun PPh. Untuk memudahkan Anda menghitung PPh (Pajak Penghasilan) perbulan yang harus Anda bayarkan secara pribadi maupun secara otomatis terpotong dari perusahaan sehingga

DPP adalah

Anda tidak perlu repot-repot untuk menghitung secara manual. Anda dapat menggunakan aplikasi Payroll dengan sistem HRM Hashmicro menyediakan untuk menghitung PPh 21 secara otomatis dan akurat yang sesuai dengan peraturan pajak terakhir dari pemerintah dengan fitur terlengkap.

Tertarik Mendapatkan Tips Cerdas Untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis Anda?

Sherly Indriani
Sherly Indriani
A Junior Content Writer at Hashmicro. "Read before writing and write for others to read. I did both to improve my knowledge and writing skills related to business ERP and other topics. I hope this article can be useful for readers".

Coba Gratis Software HashMicro

Diskusikan kebutuhan bisnis Anda dengan konsultan ahli kami dan DAPATKAN DEMO GRATISNYA!

Ingin respon lebih cepat?

Hubungi kami lewat Whatsapp

Nadia

Nadia
Balasan dalam 1 menit

Nadia
Ingin Demo Gratis?

Hubungi kami via WhatsApp, dan sampaikan kebutuhan perusahaan Anda dengan tim ahli kami
628111961171
×
Dapatkan Demo Gratis!