eFIN adalah nomor identifikasi pajak yang memungkinkan Anda menggunakan layanan pajak online DJP. Apakah Anda tahu bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah mengumumkan peluncuran layanan baru untuk memperoleh e-FIN? Pada kesempatan kali ini, kami tidak hanya akan membahas pengertiannya melainkan juga akan membahas cara-cara baru bagi setiap wajib pajak (WP) untuk mendapatkan e-FIN secara online. Dapatkan ulasan manfaat dan keuntungan eFIN pajak bagi Anda serta pemahaman umum tentang apa itu eFIN dan fungsinya sebagai pemahaman dasar penggunaan layanan pajak. Penggunaan Sistem payroll terbaik dari HashMicro dapat memudahkan Anda dalam mengelola segala proses administrasi perusahaan seperti penggajian dan perhitungan pajak PPh 21 serta pajak lainnya secara mudah dan akurat dalam sebuah software berbasis cloud.
Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai apa itu eFIN dan kegunaannya bagi bisnis Anda, mari kita tengok sejenak, apakah sampai saat ini Anda masih mengelola administrasi karyawan, seperti pembayaran pajak, secara manual? Jika Anda merasa bahwa mengelola gaji, absensi, hingga pembayaran pajak secara manual terlalu makan waktu dan tenaga, Anda bisa mencoba beralih ke EVA HRIS Essentials. Dengan bantuan EVA HRIS, administrasi karyawan bisa diotomatiskan untuk meminimalisir human-error yang umum terjadi di pengelolaan human resource secara manual. Untuk mengetahui lebih lanjut, Anda dapat mengunduh skema perhitungan harga software EVA HRIS Essentials dan mendapatkan gambaran harganya.
Daftar Isi
Pengertian eFIN Pajak
eFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor pokok wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memungkinkan para wajib pajak untuk melaporkan pajak secara elektronik.
Manfaat eFIN adalah Anda dapat menggunakan aplikasi e-filling untuk melaporkan SPT Anda secara online dengan mudah dan tepat. Sedangkan dengan menggunakan eFIN, para pewajib pajak dapat mengakses sistem perpajakan online dan melaporkan SPT tahunan tanpa harus mengantri secara langsung di kantor pelayanan pajak. eFIN juga akan memastikan kerahasiaan data SPT Wajib Pajak dalam sistem perpajakan online.
Sebelum mempelajari mengenai bagaimana cara Anda untuk membuat serta mendapatkan nomor eFIN Pajak secara online, alangkah lebih baiknya Anda mempertimbangkan untuk menggunakan aplikasi payroll untuk enterprise terlebih dahulu. Dengan begitu, pengelolaan pajak karyawan dan perusahaan akan terlaksana dengan mudah karena telah diatur oleh sistem.
Cara Membuat dan Mendapatkan Nomor eFIN Pajak secara Online
Salah satu cara membuat dan mendapatkan nomor eFIN pajak secara online dengan menggunakan sistem Electronic Filing atau e-Filing Pajak. Sistem pelaporan pajak online (Surat Pemberitahuan Tahunan/SPT) ini dikembangkan sebagai respon terhadap kemajuan teknologi informasi yang banyak digunakan di masyarakat.
Alhasil, masyarakat tidak perlu lagi mengantri untuk proses pelaporan pajak. Untuk memperoleh NPWP, wajib pajak harus terlebih dahulu mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah itu, Anda baru dapat melanjutkan melakukan proses eFIN secara online. Namun perlu Anda ingat bahwa Anda harus tetap harus mematuhi ketentuan batas waktu pelaporan pajak yang telah pihak pajak tetapkan.
Manfaat dan Keuntungan Aktivasi eFIN Pajak
Adapun beberapa manfaat dari eFIN antara lain:
- Wajib Pajak dapat menggunakan eFIN untuk mengakses sistem perpajakan online dan melaporkan SPT Tahunan tanpa harus mengantri di KPP.
- EFIN memastikan keamanan informasi yang Anda masukkan ke dalam sistem pajak online.
- Data tersebut telah tercatat dalam sistem perpajakan sebagai hasil pelaporan pajak secara online. Tidak perlu mengulang entri dari awal untuk laporan pajak tahun berikutnya.
Persyaratan Pembuatan e-FIN Wajib Pajak Badan Usaha
Pengajuan pembuatan eFIN Pajak Pribadi juga dapat Anda lakukan secara Berikut ketentuan dan syarat eFIN Pribadi yang harus Anda penuhi dalam pengajuannya:
- Pemohon eFIN Pajak Pribadi atau jumlah karyawan paling sedikit 20 orang.
- Nama lengkap pemohon atau karyawan harus tercantum pada laporan SPT PPh Pasal 21.
- Fasilitas berupa tempat dan peralatan yang dibutuhkan harus perusahaan sediakan untuk kelancaran aktivasi eFIN .
- Unduh formulir eFIN kolektif pada situs resmi DJP Online
- Isi formulir eFIN kolektif secara benar dan lengkap.
- Jangan lupa lampirkan dokumen-dokumen, seperti KTP (asli dan fotokopi).
Persyaratan Permohonan e-FIN Badan Usaha untuk wajib pajak cabang
- Permohonan disampaikan secara langsung oleh pimpinan kantor cabang
- Tandatangani dan isi formulir Permohonan Aktivasi eFIN dan dengan lengkap
- Scan atau pindai Surat Pengangkatan
- Scan Surat Penunjukan
- Pimpinan Kantor Cabang WNI: Scan KTP
- Pimpinan Kantor Cabang WNA: Scan Paspor
- Scan KITAP/KITAS
- Hasil scan NPWP Badan
- Scan NPWP Wakil Wajib Pajak
- Email aktif
Baca juga: Memilih Software Akuntansi yang Tepat Bagi Perusahaan Anda
Hal Yang Perlu Anda Perhatikan Sebelum Melakukan E-Filling
Pembuatan eFIN tentu perlu memperhatikan berbagai hal dan persyaratan yang wajib Anda penuhi. Persyaratan tersebut terdiri dari berbagai syarat antara lain:
1. Penghasilan bruto dan neto
Wajib Pajak yang menggunakan eFIN dapat mengakses sistem perpajakan online dan melaporkan SPT Tahunan tanpa harus mengantri di KPP. Data yang Anda masukkan ke dalam sistem pajak online akan secara otomatis eFIN jaga kerahasiaannya. Data telah sistem perpajakan catat sebagai hasil dari pengajuan pajak secara online. Tidak perlu mengulang entri dari awal lagi untuk laporan pajak tahun berikutnya.
Bukti pemotongan pajak yang perusahaan berikan setiap tahun menunjukkan pendapatan kotor dan bersih. Untuk melengkapi SPT 1770SS (Sangat Sederhana) dan SPT 1770S ditampilkan penghasilan bruto (Sederhana). Besarnya pendapatan kotor yang dihasilkan berbeda antara kedua SPT tersebut. SPT 1770SS (Sangat Sederhana) memiliki penghasilan bruto kurang dari Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sedangkan SPT 1770S (Sederhana) memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000. (enam puluh juta rupiah).
2. Daftar Potongan atau Pungutan Pajak
Wajib Pajak wajib menuliskan semua keterangan yang terdapat dalam bukti pemotongan PPh 21 yang merek terima dalam hal daftar pemotongan atau pemungutan pajak. Daftar pemotongan atau pemungutan dapat memuat jenis pajak, NPWP pemotongan atau pemungutan pajak, nama pemotongan atau pemungutan pajak, jumlah bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan, dan jumlah pajak penghasilan yang dipotong.
Namun, bagian Nama Pemotong atau Pemungut Pajak biasanya otomatis terisi, sehingga wajib pajak yang ingin melaporkan hanya perlu memasukkan data pada kolom yang mereka minta. Isilah data ini dengan cermat dan teliti agar tidak salah memasukkan informasi. Jika Anda salah mengisi data, akan berdampak pada status akhir laporan SPT PPh Pasal 21 Anda. Sebaiknya, Anda segera beralih menggunakan sistem payroll berbasis web untuk menghindari terjadinya anomali data. Sekarang, Anda dapat mengunduh skema perhitungan harga sistem payroll untuk mendapatkan gambaran harganya terlebih dahulu.
Baca juga: Pengertian & Fungsi HRM Software
3. Daftar harta dan hutang
Pengisian daftar harta dan utang merupakan bagian penting dari pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21. Daftar harta dan utang ini merupakan komponen instrumen objek pajak yang berasal dari setiap penghasilan Wajib Pajak. Bagian ini mewajibkan Wajib Pajak untuk mengisi sesuai dengan harta dan hutang yang mereka miliki karena data ini dapat mereka jadikan sebagai tolak ukur suatu negara untuk menentukan kesejahteraan rakyatnya.
Pengelolaan harta dan hutang pada perusahaan tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal inilah yang membuat perusahaan perlu mendata satu persatu karyawannya mengenai total harta dan hutang yang mereka miliki. Tentunya, jika menggunakan cara manual maka pengelolaan harta dan hutang akan sulit untuk perusahaan kelola. Hal itulah yang membuat perusahaan membutuhkan software HRIS untuk memudahkan perusahaan dalam mengelola daftar hutang dan harta.
4. Daftar tanggungan atau keluarga
Daftar ini merupakan status kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang terdapat pula pada bukti potong SPT Tahunan PPh Pasal 21. Maka Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mengisi daftar tanggungan atau keluarga sesuai dengan apa yang tertera dalam bukti potong supaya status kewajiban perpajakan di akhir laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Anda sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya.
Sebagai informasi tambahan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (PTKP WP OP) adalah sebesar Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah). Dan tambahan untuk setiap anggota keluarga yang ditanggung adalah sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksimal jumlah tanggungan anggota keluarga sebanyak 3 orang. Hal tersebut menjelaskan bahwa untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setiap Wajib Pajak akan berbeda-beda sesuai dengan status kewajiban perpajakan yang ada.
Untuk menghindari kebingungan, setiap pewajib pajak harus hati-hati dalam meninjau prosedur yang harus mereka ikuti saat mengisi E-Filing.
Artikel terkait: Ketentuan Pelaporan SPT Tahunan, bagi Anda sebagai Wajib Pajak!
Kesimpulan
Untuk mendapatkan penghitungan pajak yang tepat, Anda harus memiliki perencanaan pembayaran pajak. Dengan membuat estimasi pajak, Anda dapat mengelola keuangan perusahaan dengan lebih tepat dan akurat. Dengan adanya fitur eFIN , wajib pajak dapat menggunakan eFIN untuk mengakses sistem perpajakan online dan melaporkan SPT Tahunan tanpa harus mengantri di KPP. Sederhanakan berbagai proses administrasi, seperti penggajian, PPh 21, hingga proses lainnya melalui Aplikasi HRIS terbaik dari HashMicro. Dapatkan skema perhitungan harga Aplikasi HRIS HashMicro secara lengkap sekarang, gratis!
