01.
Apa itu HashMicro
02.
ERP itu cocok untuk perusahaan seperti apa
03.
Kenali Produk HashMicro
04.
Keunggulan HashMicro
05.
Proses Implementasi
06.
Apakah demo nya gratis?
0:00 / 0:00
BerandaProductsERPPenjelasan Lengkap Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Penjelasan Lengkap Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan

BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan adalah dua program yang sangat berguna bagi karyawan. Namun, belum seluruh karyawan mengikuti dan menjadi peserta BPJS karena beberapa alasan. Misalnya, tim HR perusahaan yang belum menyediakan kedua program tersebut dan pemahaman atau literasi karyawan yang rendah. Selain itu, tugas tim HR yang beragam dan pengelolaan administrasi yang masih perusahaan lakukan secara manual bisa memakan banyak waktu, sehingga tugas lain seperti penyediaan BPJS belum terlaksana.

Namun, kini mulai banyak perusahaan yang beralih menggunakan Aplikasi HRIS untuk menyederhanakan tugas tim HR. Terlebih, sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS, tanpa terkecuali. Banyaknya karyawan menyebabkan pengelolaan administrasi harus tim HR lakukan secara teliti untuk memastikan seluruh karyawan bisa terdaftar dalam program. Dengan bantuan aplikasi, perusahaan bisa lebih mudah mengelola informasi dan data karyawan.

Baca Juga: Apa itu Employe Benefit? Contoh, Manfaat, dan Jenisnya

badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan

Penjelasan Lengkap Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) mempunyai berbagai program dan manfaat yang bisa karyawan dan keluarganya nikmati secara langsung. Dalam hal ini, tim HR harus bisa mengelola data para karyawan dengan tepat, supaya seluruh karyawan bisa merasakan program dan manfaat yang ada. Perusahaan bisa memaksimalkan penggunaan Software HRIS untuk menyederhanakan seluruh operasional pendataan dan administrasi karyawan.

Dalam mendaftarkan individu atau kelompok, BPJSTK menyediakan layanan bagi masing-masing kategori. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011, terdapat tiga program utama BPJSTK, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Kemudian, sejak tanggal 1 Juli 2015, terdapat satu program tambahan, yaitu Jaminan Pensiun. Berikut beberapa jenis program kepesertaan dan penjelasannya.

Pekerja Penerima Upah (PU)

Penerima Upah (PU) adalah setiap individu yang bekerja dengan menerima gaji atau upah dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Dalam jenis ini, BPJSTK memberikan beberapa jaminan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

BPU atau bukan penerima upah adalah karyawan yang melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari aktivitasnya. Dalam jenis ini, BPJSTK memberikan fasilitas seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa perencanaan pekerjaan di bidang konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengontrolan pekerjaan konstruksi. Dalam jenis ini, BPJSTK memberikan fasilitas seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Pekerja Migran

Pekerja migran adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang atau sudah melaksanakan pekerjaan dengan menerima gaji di luar wilayah negara. Dalam jenis ini, BPJSTK memberikan fasilitas seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Baca Juga: 4 Alasan Perusahaan Harus Menggunakan Aplikasi HRIS

Fungsi dan Jenis Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan

Fungsi dari Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Sumber: Getty Images Signature/numbeos

Dalam setiap program kepesertaan, setiap karyawan umumnya mendapatkan JKK, JKM, JHT, dan JP. Masing-masing jenis layanan tersebut tentu mempunyai manfaatnya masing-masing. Berikut beberapa manfaat untuk masing-masing jenis layanan.

Jaminan kecelakaan kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja memberikan beberapa manfaat, antara lain.

  • Memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, mulai dari perjalanan pergi, di tempat bekerja, perjalanan dinas hingga perjalanan pulang,
  • Perawatan sesuai kebutuhan medis tanpa batas biaya,
  • Tunjangan gaji selama tidak bekerja (12 bulan pertama 100% dan 50% pada bulan selanjutnya hingga sembuh),
  • Santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali gaji yang perusahaan (pemberi kerja) atau peserta laporkan,
  • Pemberian beasiswa untuk dua orang anak dari peserta yang mengalami kematian atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja maksimal sebesar Rp. 174 juta,
  • Dukungan untuk kesiapan kembali bekerja, termasuk pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja, mulai dari perawatan di rumah sakit hingga peserta tersebut bisa kembali bekerja.

Iuran JKK berkisar antara 0.24% – 1.74%, tergantung pada jenis usaha perusahaan. Iuran ini dibayarkan setiap bulannya dalam rangka mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan. Umumnya iuran ini perusahaan yang membayar secara sepenuhnya, sehingga perusahaan perlu mencantumkan perhitungan beban pembayaran BPJS ini pada laporan keuangan perusahaan dan perhitungan komponen total gaji karyawan.

Dengan banyaknya jumlah karyawan, akan memakan waktu yang lama jika pengerjaan masih menggunakan cara manual.  sistem yang bisa mengotomatisasi perhitungan. Tim HR bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ada pada Software HRIS untuk mengotomatisasi seluruh perhitungan komponen total gaji karyawan, mulai dari perhitungan pajak, lembur, cuti, kehadiran, dan komponen lain hanya dengan satu sistem.

Jaminan kematian (JKM)

Jaminan kematian yang terjadi bukan karena kecelakaan kerja akan mendapatkan bantuan hingga sebesar Rp. 42 juta, mencakup santunan sekaligus, santunan berkala, dan biaya pemakaman. Selain itu, dua orang anak karyawan yang menjadi peserta aktif BPJSTK dan mengalami kematian bukan karena kecelakaan akan memperoleh beasiswa pendidikan.

Jaminan ini memberikan manfaat kepada ahli waris dari peserta BPJSTK apabila peserta tersebut masih aktif bekerja dan belum memasuki masa pensiun. Iuran JKM berkisar 0.3% untuk pekerja PU, Rp. 6.800 untuk pekerja perseorangan, mulai dari 0.21% untuk pekerja layanan jasa konstruksi, dan Rp. 370.000 untuk pekerja migran.

Jaminan hari tua (JHT)

Iuran JHT berkisar 5.7% dari upah dengan 2% ditanggung oleh karyawan dan 3.7% oleh perusahaan. Upah berdasarkan nominal selama sebulan, termasuk upah pokok dan tunjangan tetap. JHT memberikan manfaat dalam bentuk uang tunai yang jumlahnya merupakan hasil perhitungan iuran dan pengembangannya. Peserta akan memperoleh semua iuran yang sudah terkumpul ketika memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau pun mengalami cacat total tetap.

Dalam pelaksanaannya, jika terjadi kurang bayar atau kesalahan pelaporan upah, maka hal ini menjadi tanggung jawab perusahaan. Oleh karena itu, tim HR harus menghitung iuran JHT dengan akurat. Penggunaan Sistem HRIS yang tepat bisa mempermudah tim HR untuk menyederhanakan seluruh administrasi karyawan, termasuk pengelolaan dokumen kontrak, penggajian hingga pencatatan iuran BPJS.

Jaminan pensiun (JP)

Jaminan Pensiun bagi Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan
Sumber: Getty Images Signature/wakila

Jenis jaminan ini adalah salah satu jenis layanan utama BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada karyawan yang termasuk peserta aktif ketika memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia untuk mengganti pemasukan bulanan serta memastikan kehidupan dasar yang layak.

Manfaatnya berupa uang tunai bulanan untuk peserta yang memenuhi iuran minimal 15 tahun dan setara dengan 180 bulan. Uang ini akan peserta dapatkan ketika memasuki usia pensiun hingga meninggal dunia. Selain peserta, pihak keluarga atau ahli waris karyawan yang terdaftar juga bisa menerima manfaat dari program ini.

Contoh Perhitungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Sebagai tim HR, salah satu tugas penting adalah melakukan perhitungan gaji karyawan, termasuk seluruh komponen pendukungnya. HR perlu memastikan gaji karyawan tersebut tidak salah hitung, karena banyaknya potongan, seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tim HR bisa memanfaatkan berbagai aplikasi yang saat ini tersedia, seperti Aplikasi HRIS dengan berbagai fitur lengkap yang memudahkan tim HR dalam melakukan perhitungan. Meski begitu, jika perusahaan belum memakai aplikasi, maka perusahaan bisa mencoba menggunakan cara manual di bawah ini.

Misalnya, seorang karyawan memperoleh gaji pokok Rp. 8.000.000 dengan tunjangan tetap sebesar Rp. 2.000.000, sehingga total gaji tetap perbulan yang karyawan tersebut peroleh sebesar Rp. 10.000.000. Perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaannya adalah sebagai berikut.

Iuran JKK, dibayarkan oleh perusahaan

0.54% x Rp. 10.000.000 = Rp. 54.000

Iuran JKM, dibayarkan oleh perusahaan

0.3% x Rp. 10.000.000 = Rp. 30.000

Iuran JHT

  • Dibayarkan oleh perusahaan: 3.7% x Rp. 10.000.000 = Rp. 370.000
  • Dipotong dari gaji peserta: 2% x Rp. 10.000.000 = Rp. 200.000

Iuran JP

Sebesar 3% dikalikan dengan gaji total sebulan dibayar oleh perusahaan dan karyawan. Nilai maksimal untuk perhitungan JP adalah Rp. 8.939.700, sehingga dasar perhitungannya adalah sebagai berikut.

  • Dibayar oleh perusahaan: 2% x Rp. 8.939.700 = Rp. 178.794
  • Dipotong dari gaji peserta: 1% x Rp. 8.939.700 = Rp. 89.397

Total perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan

  • Dari perusahaan: Rp. 54.000 + Rp. 30.000 + Rp. 178.794 = Rp. 262.794
  • Daro gaji peserta: Rp. 200.000 + Rp. 89.397 = Rp. 289.397
  • Total iuran BPJS Ketenagakerjaan: Rp. 262.794 + Rp. 289.397 = Rp. 552.191

Baca Juga: 11 Tips Mudah Memilih Aplikasi Gaji Karyawan untuk Solusi Kelola Penggajian Bagi Perusahaan Anda

Penjelasan Lengkap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Panduan Lengkap Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)
Sumber: Getty Images/Natali_Mis

BPJS Kesehatan di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Berbeda dengan program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan adalah sebuah hukum publik yang berfungsi memberikan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial ini beroperasi dengan cara kewajiban mengumpulkan dana yang kemudian diberikan kembali sebagai perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta aktif atau anggota keluarga peserta tersebut.

Besaran iuran untuk BPJS Kesehatan perusahaan sebanyak 5%. Rinciannya karyawan penerima gaji hanya perlu membayar iuran sebanyak 1%. Sedangkan 4% lainnya menjadi tanggungan yang harus perusahaan bayarkan. Sebagai penjamin sosial kesehatan masyarakat, BPJS Kesehatan memberikan berbagai manfaat. Fasilitas yang BPJS Kesehatan sediakan, antara lain:

  • Puskesmas,
  • Rumah sakit,
  • Dokter praktik individu,
  • Dokter gigi,
  • Klinik pratama,
  • Rumah sakit kelas D pratama,
  • Klinik utama,
  • Apotek PRB dan kronis, dan
  • Optik.

Selain fasilitas di atas, BPJS Kesehatan juga memberikan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), antara lain:

Pelayanan kesehatan tingkat pertama

Jenis pelayanan perorangan ini bersifat non spesialistik (primer), meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang disediakan oleh beberapa fasilitas kesehatan berikut.

  • Puskesmas atau fasilitas kesehatan setara,
  • Praktik mandiri dokter gigi,
  • Klinik pertama atau fasilitas kesehatan yang setara, termasuk milik TNI atau Polri,
  • Rumah sakit kelas D pratama atau fasilitas kesehatan yang setara, dan
  • Faskes penunjang, seperti apotek dan laboratorium.

Rawat jalan tingkat pertama (RJTP)

Beberapa manfaat yang dapat peserta BPJS Kesehatan dapatkan, antara lain:

1. Pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif preventif)

  • Penyuluhan kesehatan individu,
  • Imunisasi secara berkala,
  • Keluarga Berencana (KB), meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, mencakup vasektomi dan tubektomi yang bekerja sama dengan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional),
  • Skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan atau pun skrining kesehatan tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi risiko penyakit dengan cara atau metode tertentu atau untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan risiko penyakit tertentu, dan

2. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan)

  • Administrasi pelayanan,
  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis,
  • Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif,
  • Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan
  • Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.

3. Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama

Untuk jenis manfaat ini, peserta aktif BPJS Kesehatan harus melewati prosedur pelayanan sebagai berikut.

  • Peserta aktif mendatangi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) tempat peserta tersebut terdaftar dan mengikuti prosedur pelayanan kesehatan, menunjukkan kartu identitas peserta, seperti JKN-KIS atau KIS digital dengan status aktif atau identitas lain yang diperlukan, seperti KTP, SIM, dan KK.
  • Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan pada FKTP tempat peserta tersebut terdaftar.
  • Jika peserta aktif melakukan kunjungan ke luar domisili karena tujuan tertentu yang bukan merupakan kegiatan rutin atau dalam keadaan darurat kesehatan, peserta bisa mengakses pelayanan RJTP yang ada di FKTP lain di luar wilayah FKTP terdaftar, maksimal tiga (3) kali kunjungan dalam waktu maksimal satu (1) bulan di FKTP yang sama.
  • Ketika peserta sudah memperoleh pelayanan, maka peserta harus menandatangani bukti pelayanan yang ada pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing FKTP.
  • Jika peserta memiliki indikasi medis dan memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka peserta akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan sistem rujukan berjenjang secara online.

Rawat inap tingkat pertama (RITP)

Beberapa manfaat yang dapat peserta BPJS Kesehatan dapatkan, antara lain:

  1. Pendaftaran dan administrasi,
  2. Akomodasi rawat inap,
  3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi kesehatan,
  4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif,
  5. Pelayanan kebidanan, ibu, bayi, dan balita, meliputi:
  • Persalinan pervaginam bukan risiko tinggi,
  • Persalinan dengan penyakit komplikasi atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar),
  • Pertolongan neonatal dengan komplikasi,
  • Jasa obat dan bahan medis habis pakai, dan
  • Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama.

Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan

Jenis pelayanan ini adalah upaya pelayanan kesehatan individu yang bersifat spesialistik dan subspesialistik, meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus yang disediakan oleh:

  • Klinik utama atau fasilitas kesehatan setara,
  • Rumah sakit umum, baik pemerintah maupun swasta,
  • Rumah sakit khusus, dan
  • Fasilitas kesehatan penunjang, seperti apotek, optik, dan laboratorium.

Rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL)

Beberapa manfaat yang bisa peserta BPJS Kesehatan peroleh, antara lain:

  • Administrasi pelayanan,
  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan di unit gawat darurat (UGD),
  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik,
  • Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan gejala medis,
  • Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai,
  • Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan, seperti laboratorium radiologi dan penunjang diagnostik lainnya sesuai dengan gejala medis,
  • Rehabilitasi medis, dan
  • Pelayanan darah.

Rawat inap tingkat lanjutan (RITL)

Beberapa manfaat dari jenis layanan ini, antara lain:

  • Perawatan inap non intensif, dan
  • Perawatan inap intensif, seperti ICU, ICCU, NICU, dan PICU.

download skema harga software erp
download skema harga software erp

Baca Juga: Penjelasan Lengkap Akun Nominal dan Akun Riil serta Perbedaannya Dalam Sistem Pencatatan Akuntansi

Cara Perhitungan Tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Pengelolaan penggajian merupakan salah satu tugas utama tim HR. Penting untuk memastikan gaji yang diberikan tidak salah perhitungan, karena terdapat berbagai potongan, seperti potongan dari layanan BPJS. Oleh karena itu, hadir Software HRIS sebagai solusi untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan pengelolaan penggajian karyawan dengan berbagai potongannya. Selain menggunakan software, tim HR bisa mencoba menggunakan cara manual sebagai berikut.

Langkah awal yang harus perusahaan ketahui adalah gaji pokok karyawan yang bersangkutan. Setelah itu, perusahaan baru bisa mengetahui perhitungan iuran atau tarif yang harus dibayarkan, baik oleh perusahaan maupun karyawan.

Misalnya, seorang karyawan memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 8.000.000 dengan tunjangan tetap sebesar Rp. 2.000.000. Total gaji tetap setiap bulan yang karyawan tersebut peroleh sebesar Rp. 10.000.000. Berikut perhitungan tarif atau iuran BPJS Kesehatannya.

Perhitungan iuran atau tarif BPJS Kesehatan memakai angka patokan gaji maksimal Rp. 12.000.0000. Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 mengenai perubahan kedua Peraturan Presiden (PP) Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan, pada Pasal 30 dikatakan bahwa iuran atau tarif yang wajib peserta PPU bayarkan sebesar 5% dari gaji perbulan dengan ketentuan 4% dibayarkan oleh perusahaan dan sisanya dibayarkan oleh karyawan. Perhitungannya adalah sebagai berikut.

  • Tunjangan BPJS Kesehatan perusahaan: 4% x Rp. 10.000.000 = Rp. 400.000
  • Potongan gaji untuk tarif BPJS Kesehatan karyawan: 1% x Rp. 10.000.000 = Rp. 100.000
  • Total tarif atau iuran BPJS Kesehatan: Rp. 400.000 + Rp. 100.000 = Rp. 500.000

Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Setiap pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Hal tersebut terdapat pada Pasal 14 UU No. 24 Tahun 2011 mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa, “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (kesehatan maupun ketenagakerjaan)”.

Ketentuan ini kemudian semakin dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS (kesehatan maupun ketenagakerjaan), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Dengan begitu, jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya tentu akan mendapatkan sanksi administratif.

Sanksi Jika Perusahaan Tidak Mendaftarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan

Sanksi apabila perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS
Sumber: Getty Images/Yingko

Setiap pemberi kerja atau perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak memperoleh pelayanan publik tertentu yang pemerintah lakukan atas permintaan BPJS. Sanksi tidak memperoleh pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja atau perusahaan meliputi:

  1. Perizinan terkait usaha,
  2. Izin dalam mengikuti tender proyek,
  3. Perizinan mempekerjakan tenaga kerja asing,
  4. Izin dalam menyediakan jasa pekerja atau buruh, dan
  5. Izin mendirikan bangunan (IMB).

Baca Juga: Mengetahui PKWTT dan Ketentuannya dalam Dunia Kerja

Kesimpulan

badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan adalah dua program yang wajib perusahaan fasilitasi untuk karyawannya. Di tengah banyaknya jumlah karyawan dan tugas lain yang beragam, tim HR perlu sebuah Software berbasis cloud untuk menyederhanakan pekerjaannya. Terlebih, pekerjaan tim HR mencakup perhitungan gaji karyawan dengan seluruh komponen pendukungnya. Jika masih menggunakan cara manual, maka akan memakan banyak waktu dan memungkinkan terjadinya kesalahan perhitungan atau pencatatan.

Dengan penggunaan software, perusahaan tidak perlu lagi menghitung iuran BPJS karyawan secara manual. Software HRIS memungkinkan perusahaan mengotomatisasi seluruh perhitungan setiap komponen penggajian karyawan, mulai dari kehadiran, cuti, lembur, tunjangan hingga pembayaran iuran BPJS. Unduh skema perhitungan harga Software HRIS untuk mengetahui rinciannya. Segera jadwalkan demo gratis sekarang juga!

Tertarik Mendapatkan Tips Cerdas Untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis Anda?

Kharisma Oktaviani
Kharisma Oktaviani
A content writer intern with the objective to generate ideas for writing helpful articles.

Coba Gratis Software HashMicro

Diskusikan kebutuhan bisnis Anda dengan konsultan ahli kami dan DAPATKAN DEMO GRATISNYA!

Ingin respon lebih cepat?

Hubungi kami lewat Whatsapp

Nadia

Nadia
Balasan dalam 1 menit

Nadia
Ingin Demo Gratis?

Hubungi kami via WhatsApp, dan sampaikan kebutuhan perusahaan Anda dengan tim ahli kami
628111961171
×
Dapatkan Demo Gratis!