Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah, informasi mengenai keuangan negara harus relevan dan tercatat dengan baik. Sistem pencatatan dan pembukuan tersebut dikenal dengan istilah akuntansi pemerintahan. Adanya sistem pencatatan keuangan tersebut mendasari terciptanya standar dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak terkait mulai dari DPR, BPK, hingga masyarakat.
Jika akuntansi pemerintah tidak berjalan dengan baik, maka keuangan negara tidak akan terkontrol dan tidak proporsional antara pengeluaran dan penghasilannya sehingga membutuhkan sistem untuk mengatur keuangan.
Untuk mengontrol keuangan, akuntan dapat menggunakan bantuan Software Akuntansi Pemerintahan agar proses pencatatan dan pembukuan berjalan dengan cepat. Anda dapat membaca artikel berikut ini untuk memahami lebih jauh mengenai akuntansi pemerintah mulai dari pengertian, standar, hingga syarat penerapannya.
Key Takeaways
|
Daftar Isi:
Pilih daftar isi
Pengertian Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi pemerintahan adalah sebuah aplikasi untuk mencatat keuangan negara oleh unit kerja tertentu. Salah satu ruang lingkup yang termuat dalam pencatatan pembukuan jenis ini yaitu catatan pelaksanaan anggaran milik seluruh unit pemerintah.
Kemudian, Bachtiar Arif dkk (2002) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai aktivitas pemberian jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.
Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka secara garis besar akuntansi pemerintahan adalah suatu unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial negara yang dapat menentukan kebijakan ekonomi pada suatu negara.
Dalam hal tersebut, penggunaan data transaksi sangat penting untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi-organisasi lain yang tidak bertujuan mencari laba.
Fungsinya biasanya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya. Karena fungsinya demikian, akuntansi pemerintahan kadang-kadang disebut juga sebagai akuntansi anggaran.
Baca Juga: Software Akuntansi Online Terbaik untuk Bisnis Retail Anda
Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip akuntansi untuk menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah. Adapun jenisnya terbagi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Kemudian, menurut Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan pokok dalam suatu negara yaitu meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta, Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk memudahkan membuat laporan keuangan pokok, gunakan Software Akuntansi terlengkap untuk mengotomatisasi segala jenis pengeluaran dan pemasukan sehingga tercatat dengan jelas.
Tujuan Akuntansi Pemerintahan
Dalam penerapannya, laporan keuangan pemerintahan dan laporan bisnis pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Berikut merupakan tujuan dari adanya akuntansi pemerintahan:
1. Akuntabilitas
Adanya akuntansi pemerintah bertujuan agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan amanat konstitusi. Hal tersebut terdapat dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5), yang menjelaskan bahwa setiap pengelolaan keuangan negara harus memiliki laporan pertanggungjawaban sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan anggaran oleh pemerintah.
2. Managerial
Laporan keuangan pada pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan dengan cara menyusun APBN dan strategi pembangunan lainnya guna melaksanakan kegiatan pembangunan pada suatu negara. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai ketaatan pada peraturan perundang-undangan, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pencapaian tujuan.
3. Pengawasan (kontrol)
Keberadaan laporan keuangan pada pemerintahan memudahkan dalam pemeriksaan keuangan negara karena di dalamnya terdapat keterangan mengenai penggunaan anggaran negara. Dengan adanya pengawasan yang baik melalui akuntansi keuangan, maka penyalahgunaan anggaran dapat lebih minim terjadi. Untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran, Anda dapat memanfaatkan Software Akuntansi terunggul yang mempermudah kontrol akuntansi keuangan pemerintah.
Baca juga: Mengenal Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Manfaat Manajemen Akuntansi Pemerintahan secara Otomatis
Penerapan software akuntansi pada instansi pemerintah banyak membawa kebermanfaatan. Pencatatan dan pembukuan arus dana pemerintah dapat dikelola dengan memanfaatkan software akuntansi. Berikut manfaat dari penggunaan software akuntansi pada instansi pemerintah:
1. Hemat waktu
Akuntansi manual sangat memakan banyak waktu. Seperti pembukuan, kalkulasi depresiasi aset dan lainnya dapat Anda kerjakan dengan cepat dan efisien dengan menggunakan software akuntansi. Software akuntansi dapat dijalankan secara otomatis, tidak hanya memudahkan Anda dalam penyusunan laporan keuangan tapi juga dapat menghemat waktu Anda. Karena hemat waktu, pegawai Anda dapat mengerjakan pekerjaan lain yang sangat penting.
2. Real-time
Anda dapat mendapatkan informasi keuangan secara real-time. Laporan tersebut dapat dibuat secara otomatis oleh sistem dan diupdate saat itu juga. Serta informasi keuangan terbaru dapat Anda akses tanpa harus memintanya kepada bagian keuangan. Hanya dengan satu sistem, baik Anda sebagai pemimpin maupun orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap anggaran dapat mengakses sistem dan mendapatkan data real-timenya. Informasi keuangan tersebut tentunya akan membantu Anda dalam menentukan kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana.
3. Akurasi tinggi
Tentunya Anda membutuhkan laporan keuangan yang akurat tanpa ada yang kurang ataupun terlewat. Hal-hal yang berkaitan dengan dana sangat kursial, dapatkan data akurat keuangan Anda dengan menggunakan sistem akuntansi pemerintah. Sistem dapat mengelola data keuangan dengan tingkat akurasi tinggi. Meminimalisir human-eror pada laporan keuangan yang sangat sering terjadi jika Anda masih menerapkan akuntansi konvensional.
4. Data keuangan aman
Anda perlu mewaspadai risiko kebocoran data, terutama data keuangan, yang dapat merusak reputasi lembaga/perusahaan Anda. Kebocoran semacam itu tidak boleh diabaikan; sebaliknya, solusi efektif harus segera diambil. Salah satu cara adalah menyimpan data dalam layanan cloud yang aman. Data akan diolah dan disimpan di server pusat yang dikelola oleh penyedia, mengurangi risiko akses yang tidak sah. Anda jadi tidak perlu khawatir kehilangan dokumen penting.
Syarat-Syarat untuk Pemerintah dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintahan
Dalam menerapkan akuntansi pada pemerintahan yang tepat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Syarat-syarat tersebut meliputi:
- Laporan keuangan pada pemerintahan dilakukan pada anggaran yang telah pemerintah dan badan legislatif negara setujui
- Penerapan laporan keuangan pemerintah tidak boleh melanggar konstitusi negara
- Pemerintah harus melakukan perkiraan-perkiraan secara cepat dalam kondisi yang dapat mengganggu stabilitas keuangan negara
- Sistem laporan keuangan pemerintah harus menyesuaikan dengan perubahan zaman
Baca juga: Software Akuntansi Indonesia Terlengkap untuk Pengelolaan Keuangan Bisnis Anda!
Perbedaan Sistem Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi Komersial
Struktur pembukuan akuntansi pada pemerintahan dengan organisasi bisnis atau komersial berbeda. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktek akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut. Berikut ini beberapa perbedaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi komersial atau konvensional:
Laporan
Dari sisi laporan berupa jurnal, akuntansi pemerintahan ini tidak memiliki laporan laba rugi. Sedangkan akuntansi komersial didalamnya terdapat laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan arus kas.
Walaupun akuntansi pemerintahan tidak memiliki laporan laba rugi akan tetapi akuntansi ini didalamnya terdapat laporan operasional dan laporan realisasi anggaran negara. Pada bagian neraca, akuntansi pemerintahan memiliki istilah baru seperti dana cadangan dan ekuitas dana. Hal tersebut karena laporan keuangan pemerintahan tidak berfokus pada profit atau laba.
Pendapatan
Dalam bisnis, pendapatan adalah jumlah uang yang perusahaan atau organisasi terima dari kegiatan aktivitasnya seperti penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Bagi pemerintah seperti pendapatan melalui penerimaan atau pungutan pajak.
Bagi investor, pendapatan kurang penting dibanding keuntungan, yang merupakan jumlah uang yang diterima setelah dikurangi pengeluaran. Sumber pendapatan akuntansi pemerintahan ini berasal dari penetapan aturan hukum, misalnya pemberlakuan pajak. Sedangkan akuntansi komersial berasal dari penjualan barang dan jasa yang perusahaan jual.
Standar Akuntansi Pemerintah yang Berbeda
Standar akuntansi pemerintahan berbeda dengan standar akuntansi komersial. Akuntansi pemerintahan memiliki standar akuntansi berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang terbuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang terdiri dari para pakar baik dari pemerintahan maupun non-pemerintahan serta teratur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan Ikatan Akuntansi Indonesia membuat akuntansi komersial berstandar pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Auditor
Auditor merupakan sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi. Tugas seorang auditor adalah memeriksa catatan akuntansi guna menguji kebenaran dari catatan tersebut.
Pada akuntansi pemerintah pihak yang bertugas mengaudit yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan dalam akuntansi komersial pihak yang mengaudit yaitu akuntan publik.
Kepemilikan
Dalam akuntansi pemerintah, tanda kepemilikan individual seperti akuntansi komersial tidak ada sehingga bersifat independen dan tidak ada pencatatan berupa modal saham. Sedangkan para pemilik organisasi atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuanganya membuat sebuah akuntansi komersial.
Sifat kepemilikannya pun banyak dan berlaku bagi mereka yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Pemegang tanda kepemilikan pada akuntansi komersial memiliki beberapa hak yaitu dapat menjual, atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut dengan pihak lain.
Kesimpulan
Akuntansi pemerintahan adalah sistem pembukuan dan pencatatan dalam suatu negara. Pembukuan pada organisasi pemerintah dan bisnis memiliki perbedaan karena dalam pemerintahan tidak memiliki profit. Meskipun keduanya berbeda, namun dasar dari ilmunya tetaplah sama yaitu pencatatan. Tujuan utama dari sistem akuntansi dan laporan keuangan yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola keuangan organisasi.
Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan tersebut dapat anda capai salah satunya melalui penggunaan Software Akuntansi terbaik dari HashMicro. Penggunaan software tersebut memungkinkan anda untuk dapat membuat laporan keuangan perusahaan Anda secara otomatis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda dapat terlebih dahulu melihat skema harga dari Software Akuntansi HashMicro agar dapat mengetahui estimasi biaya yang akan dikeluarkan. Untuk informasi lebih lengkap, Jadwalkan demo gratis sekarang bersama tim marketing kami!
